Kemdag Telah Siapkan Ketentuan untuk Mengurus Perdagangan E-Commerce

Kementerian Perdagangan selekasnya mempersiapkan ketentuan untuk mengurusi perdagangan on-line atau e-commerce. Hal semacam ini di sampaikan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita saat resmikan Block71 di Jakarta. Menurutnya, perubahan start up serta e-commerce di Indonesia begitu cepat hingga butuh ditata.

Kemdag Telah Siapkan Ketentuan untuk Mengurus Perdagangan E-Commerce

Kemdag tengah merumuskan ketentuan tentang e-commerce ini. Diluar itu, pemerintah juga tengah membuat gagasan ketentuan pemerintah (RPP) untuk dapat mengakomodir. Pasalnya, untuk mengatur usaha e-commerce memerlukan pertimbangan segi tidak semata pajak saja.

” Ketentuan pemerintah yang sekali lagi kami sediakan, itu kan sisi dari paket kebijakan 14 yang disebut sisi yang perlu kami tindaklanjuti, ” kata dia di Jakarta, Jumat (28/7).

Pihaknya tengah mengolah koordinasi pada kementerian serta instansi berkaitan. Sebab, tidak cuma Kemdag yang berwenang mengatur hal tersebut. ” Kan paket kebijakan 14 baru keluar, tidak lama. Namun sekali lagi sistem, nah sistem ini yang perlu akomodir semuanya kebutuhan dari kementerian serta instansi, ” lanjutnya.

Tentang saat launching ketentuan, dianya belum juga dapat meyakinkan. Yang pasti, ketentuan itu butuh dikoordinasikan dengan kementerian beda. Oleh karena itu dianya menyebutkan memerlukan penyusunan yang mewadahi semuanya. ” Dasarnya penyusunan lah, saat ini kan tentang pajak serta semua jenisnya itu tidak mudah. Cobalah, mengurusin pajak berdua saja anda dapat ribut, ” lanjutnya.

Pemerintah harus selekasnya mengaplikasikan skema pajak pada perusahaan e-commerce dimana hampir semua e-commerce dilengkapi dengan cek resi jne bagi para konsumennya. Pasalnya, sekarang ini berlangsung pergeseran menuju ke ekonomi digital.

Anggota DPR Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyebutkan, pemerintah butuh memerhatikan titik-titik, dimana pajak itu diaplikasikan. ” Paling perlu digitalisasi ekonomi di titik mana pajak itu juga akan dipakai, ” kata dia seperti ditulis Minggu (27/8/2017).

Lalu, lanjut dia, ketentuan pajak yang diaplikasikan harus memiliki daya jangkau yang kuat pada objek pajak. ” Bagaimana ketentuan yang ada lalu memiliki daya jangkau jadikan mereka objek, serta dengan otoritas kewilayahan masuk dalam pemungutan pajak di Indonesia, ” tutur dia.

Tarif Bea Masuk untuk Software

Direktorat Jenderal Bea serta Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berjanji juga akan kenakan beberapa barang digital (digital goods) dengan tarif yang akan tidak membebani perusahaan ataupun individu. Barang digital yang juga akan dipungut bea masuk, salah satunya piranti lunak (software), buku elektronik (ebook) hingga film ataupun mengambil lagu-lagu di website luar negeri.

” Software, ebook, film-film, unduh lagu dari (website) luar negeri yang juga akan terkena bea masuk. Dahulu kan nonton film di XXI cukup gunakan pita film yang di-import dari luar negeri, tapi terakhir hanya ngunduh atau gunakan software, ” terang Kepala Subdirektorat Komunikasi serta Publikasi DJBC, Deni Surjantoro

Diakuinya, pemerintah masih tetap menanti hasil sidang WTO untuk mengkalkulasi besaran tarif pungutan bea masuk. Sidang itu berjalan di Argentina serta dibarengi DJBC ataupun Kementerian berkaitan beda.

Maksudnya adalah untuk lakukan negosiasi atas penghentian sesaat (moratorium) pengenaan perpajakan pada beberapa barang digital ini. Dalam ketentuannya, moratorium selesai pada 2017.

” Kami belum juga putuskan karna menanti hasil dari sidang WTO, karna negara maju beda ada yang menginginkan melanjutkan moratorium. Maka dari itu kami tengah memberikan keyakinan WTO dengan beragam pertimbangan, satu diantaranya kesetaraan karna barang semacam didalam negeri telah terkena pajak, masa yang import tidak, ” tegas Deni.

Dia berjanji, pemerintah akan tidak kenakan tarif tinggi bea masuk atas beberapa barang digital yang membebani perusahaan. Jadi beberapa barang digital seperti software, ebook, film, serta lagu dari luar negeri yang didownload di website asing juga akan dipakai bea masuk, PPN import serta PPh Pasal 22 atas import.

” Tarifnya juga akan dihitung serta dikomunikasikan dengan stakeholder. Yang tentu tidak buat perusahaan bangkrut atau tak ada perdagangan sekali lagi, ” terangnya.

Asal tahu, tarif bea masuk yang berlaku sekarang ini sekitar 0 % hingga 125 %. Sedang tarif PPN import yang dipakai 10 %, serta tarif PPh Pasal 22 atas import barang rata-rata 2, 5 % serta 7, 5 %.

” Tarif bea masuk belum juga ditetapkan, dapat 0, 5 %, 1 %, atau 5 %, ” ucap Deni.